Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memainkan peran krusial dalam pengembangan riset kedokteran gigi di Indonesia. Meskipun PDGI bukanlah lembaga penelitian yang secara langsung melakukan riset di laboratorium, organisas ini berfungsi sebagai fasilitator, pendorong, dan regulator yang memastikan riset berjalan etis, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

Mendorong Budaya Riset di Kalangan Dokter Gigi

Salah satu peran utama PDGI adalah mendorong dan memupuk budaya riset di kalangan dokter gigi. Ini penting karena riset merupakan tulang punggung kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik klinis. PDGI melakukan ini melalui berbagai cara:

• Edukasi dan Pelatihan Metodologi Riset: PDGI, baik secara langsung maupun melalui perhimpunan dan kolegium di bawahnya, sering mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang metodologi riset. Ini membekali dokter gigi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan penelitian secara benar dan ilmiah.
• Insentif dan Apresiasi: PDGI memberikan penghargaan atau pengakuan kepada dokter gigi yang aktif dalam riset, misalnya melalui publikasi di jurnal ilmiah yang terakreditasi atau presentasi di konferensi nasional dan internasional. Ini memotivasi dokter gigi lain untuk terlibat dalam kegiatan riset.
• Penyediaan Platform Diseminasi Hasil Riset: PDGI menyediakan berbagai platform bagi anggotanya untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan hasil riset mereka. Ini termasuk penerbitan jurnal ilmiah (baik oleh PDGI Pusat maupun perhimpunan spesialis), serta penyelenggaraan kongres dan pertemuan ilmiah secara rutin.

Menjaga Etika Riset Kedokteran Gigi

Riset kedokteran gigi, terutama yang melibatkan subjek manusia, memiliki aspek etika yang sangat penting. PDGI berperan aktif dalam memastikan bahwa riset dilakukan secara etis dan bertanggung jawab:

• Edukasi Etika Riset: PDGI secara kontinu mengedukasi anggotanya tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip etika dalam setiap tahapan riset. Ini mencakup pemahaman tentang persetujuan setelah penjelasan (informed consent) dari pasien, perlindungan data pribadi dan kerahasiaan, serta menghindari konflik kepentingan.
• Panduan dan Regulasi: Meskipun Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) independen yang bertanggung jawab atas peninjauan etika riset, PDGI turut berkontribusi dalam menyusun pedoman atau rekomendasi terkait standar etika riset yang relevan dengan praktik kedokteran gigi di Indonesia.
• Pengawasan Tidak Langsung: Melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG), PDGI dapat menerima aduan terkait pelanggaran etika dalam riset yang dilakukan oleh anggotanya, meskipun penanganan langsung terkait etika riset secara formal berada di KEPK institusi.

Kolaborasi dan Jejaring Penelitian

Pengembangan riset yang efektif memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak. PDGI berperan sebagai penghubung dan fasilitator kolaborasi:

• Antar Dokter Gigi dan Spesialis: PDGI memfasilitasi kolaborasi antar dokter gigi umum dan spesialis dari berbagai disiplin ilmu kedokteran gigi untuk melakukan riset multidisiplin, yang seringkali menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.
• Pemerintah dan Lembaga Riset: PDGI menjalin hubungan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (khususnya untuk fakultas kedokteran gigi), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), lembaga penelitian, dan universitas. Ini penting untuk menyelaraskan agenda riset nasional dengan kebutuhan praktisi dan masalah kesehatan gigi yang ada di masyarakat.
• Industri Farmasi dan Alat Kesehatan: PDGI dapat menjembatani kolaborasi yang etis dengan industri untuk mendukung riset, misalnya dalam pengembangan material baru atau teknologi canggih, tentunya dengan tetap menjaga independensi ilmiah dan transparansi.

Advokasi Kebijakan Riset

PDGI juga aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung iklim riset kedokteran gigi di Indonesia:

• Peningkatan Anggaran Riset: Mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan alokasi dana khusus untuk riset kedokteran gigi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
• Penyederhanaan Birokrasi Riset: Memberikan masukan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi riset agar lebih efisien dan tidak menghambat aktivitas peneliti.
• Perlindungan Hak Peneliti: Mengadvokasi perlindungan hak-hak peneliti, termasuk hak kekayaan intelektual atas hasil riset mereka, sehingga mendorong inovasi dan pengembangan.

Dengan peran-peran ini, PDGI memastikan bahwa riset kedokteran gigi di Indonesia tidak hanya berkembang dalam jumlah, tetapi juga memiliki kualitas, relevansi, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

link slot